Himbauan

Yth. KPA/Kasatker Mitra Kerja KPPN Makale.
berkaitan dengan Pakta Integritas antara Kepala KPPN sebagai Kuasa BUN di Daerah dengan KPA/Kasatker mitra kerja yang telah kami sampaikan, dengan ini dimohon agar segera dikembalikan kepada kami setelah ditandatangani Kasatker/KPA. Terima kasih


Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan dalam tubuh Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak memberikan ruang kepada praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Adalah komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik yang bebas dari KKN dan Gratifikasi

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 

1. Batas waktu pengesahan SKPA oleh KPPN asal penerbit adalah tanggal 9 November 2012.

2. Batas waktu pengajuan SPM dan penerbitan SP2D sebagai berikut:

 

No.

Jenis SPM

Pengajuan SPM

Penerbitan SP2D

1

SPM-GUP dan SPM-UP

5 Desember 2012

10 Desember 2012

2

SPM-TUP

7 Desember 2012

10 Desember 2012

3

SPM-LS

17 Desember 2012

27 Desember 2012

4

SPM-KP, SPM-KPBB, SPM-KB, SPM-KC, SPM-IB, SPM-PP

14 Desember 2012

27 Desember 2012

5

SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS untuk bencana alam dan kerusuhan sosial

17 Desember 2012

27 Desember 2012

6

SPM Gaji bulan Januari 2013

14 Desember 2012

26 Desember 2012

 

Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran TA 2012

 

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada pasal 43 Peraturan Menteri keuangan tersebut di atas telah diatur mengenai batas akhir penerimaan usul revisi anggaran Tahun Anggaran 2012 yang akan diajukan oleh satuan kerja ke Ditjen Anggaran atau Ditjen Perbendaharaan;

2. Batas akhir penerimaan usul revisi anggaran untuk Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebagai berikut:

a. Tanggal 12 Oktober 2012, untuk revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran.

b. Tanggal 29 Oktober 2012, untuk revisi DIPA pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan baik berdasarkan perubahan SP RKA-KL maupun tanpa perubahan SP RKA-KL;

3. Dalam hal revisi anggaran berkenaan dengan:

a. Kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, PLN berupa Kredit Ekspor, HLN dan HDN serta Pinjaman Dlaam Negeri;

b. Kegiatan dalam lingkup BA BUN; dan/atau

c. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data/dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/Lembaga seperti persetujuan DPR, persetujuan Menteri Keuangan, hasil audit eksternal dan sejenisnya.

4. Berkenaan dengan pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk Tahun Anggaran 2012, pagu minus tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA paling lambat tanggal 28 Desember 2012.

 

 

 

 

Last Updated (Wednesday, 07 May 2014 12:50)